Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem ini diperkirakan terjadi pada dasarian III Januari 2026, atau periode 21-31 Januari.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. “Koordinasi lintas OPD sudah kami lakukan melalui penguatan posko siaga hidrometeorologi dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin BPBD sebagai leading sektor kebencanaan,” ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/1/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat di wilayah lereng Gunung Rinjani hingga Gunung Tambora. Analisis BMKG memprediksi potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen di sekitar wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora.
Ahsanul Khalik menambahkan, pemerintah mencermati informasi prakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di kawasan tersebut. “Dua wilayah ini memang zona penting karena menjadi sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang,” katanya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat fenomena cuaca ekstrem, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai tugas masing-masing:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan fungsi drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, dan lokasi rawan longsor maupun banjir dalam kondisi siap, termasuk penanganan darurat bila terjadi kerusakan akses jalan.
- Di sektor pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pendampingan kepada petani, mengantisipasi potensi gagal panen, serta mendorong penyesuaian pola tanam dan perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan.
- Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, dapur umum, dan dukungan bagi warga terdampak bila terjadi evakuasi.
Pemprov NTB juga melibatkan TNI/Polri, Basarnas, Tagana, relawan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk memperkuat respons di lapangan.
Ahsanul Khalik menegaskan, koordinasi dibangun sejak dini agar risiko dapat ditekan, keselamatan masyarakat tetap terjaga, dan kawasan sentra pangan bisa terus berproduksi. “Intinya, koordinasi tidak menunggu kejadian, tetapi berbasis prakiraan dan pencegahan,” tutupnya.
