Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Agus, M.Si., menyarankan agar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terpilih nantinya diprioritaskan dari aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini mengabdi di daerah setempat. Saran ini muncul di tengah proses seleksi terbuka yang diikuti oleh 10 kandidat, termasuk dua ASN dari luar provinsi.
Menurut Dr. Agus, jabatan Sekda provinsi merupakan karier tertinggi bagi ASN di daerah. “Sekda provinsi itu merupakan karier tertinggi ASN di daerah yang tugas pokoknya adalah membantu gubernur dalam menyusun kebijakan, koordinasi perangkat daerah, dan pelayanan publik,” ujarnya di Mataram, Minggu (21/12/2025).
Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram ini menyoroti dinamika publik di NTB terkait pilihan antara ASN lokal atau dari luar provinsi. Hal ini menyusul adanya dua dari sepuluh ASN yang mengikuti seleksi calon Sekda NTB berasal dari luar daerah.
Kedua ASN tersebut adalah Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair, dan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi.
Meski undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang ASN tidak secara eksplisit mengharuskan Sekda provinsi berasal dari orang lokal, Dr. Agus tetap menyarankan agar jabatan tersebut diemban oleh ASN yang telah mengabdi di NTB. Ia memaparkan tiga alasan utama.
Tiga Alasan Prioritaskan ASN Lokal
- Pemahaman Kondisi Lokal. Orang lokal, kata Agus, cenderung lebih memahami kondisi geografis, budaya, adat istiadat, serta masalah sosial dan dinamika masyarakat setempat. “Pengetahuan mendalam ini sangat efektif membantu sekda dalam membantu gubernur mendesain kebijakan publik dan program pembangunan,” jelasnya.
- Efisiensi dan Koordinasi Pembinaan ASN. Kedekatan dan kemudahan membangun jaringan dengan perangkat daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemangku kepentingan kebijakan menjadi keunggulan ASN lokal. Hal ini dinilai sangat membantu gubernur dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.
- Kontinuitas dan Stabilitas Birokrasi. Pemilihan ASN lokal akan meminimalkan masa adaptasi, mengurangi potensi resistensi dari masyarakat lokal, dan secara langsung mendukung jenjang karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. “Artinya dengan memilih orang lokal akan mengurangi masa adaptasi, mengurangi resistensi dari masyarakat lokal, dan tentu saja mendukung karier PNS daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, proses seleksi terbuka jabatan Sekda NTB telah memasuki tahap lanjutan. Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan 10 ASN yang lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti asesmen kompetensi.
Ketua Tim Pansel Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, memastikan seluruh pendaftar memenuhi syarat hingga penutupan masa pendaftaran pada Sabtu (20/12/2025) pukul 24.00 Wita. “Sebanyak 10 orang ASN mendaftar dan semuanya dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan asesmen di BKN,” kata Prof. Riduan.
Asesmen kompetensi tersebut bertujuan mengukur potensi, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural para peserta. Penilaian ini dilaksanakan di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN pada Senin (22/12/2025) hingga Rabu (24/12/2025), mulai pukul 07.30 WIB.
Prof. Riduan menegaskan bahwa seleksi Sekda NTB dilaksanakan secara terbuka dan profesional, memberikan kesempatan bagi ASN dari dalam maupun luar daerah. Ia berharap proses ini mampu menjaring figur terbaik dengan kapasitas kepemimpinan dan integritas tinggi.
Ia menambahkan, “Sekda yang terpilih nantinya diharapkan mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur, memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta mendorong percepatan program prioritas pembangunan daerah.” Keberadaan Sekda disebut memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan demi terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.
Adapun 10 ASN yang lolos administrasi dan mengikuti seleksi Sekda NTB adalah:
- Abul Chair (Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur)
- Ahmad Saufi (Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK)
- Ahsanul Khalik (Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB)
- Aidy Furqan (Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB)
- Fathurrahman (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB)
- Jamaluddin (Kepala Dinas Perdagangan NTB)
- Najamuddin (Kepala Biro Perekonomian Setda NTB)
- Taufik (Kepala Bappeda Kabupaten Bima)
- Wirawan (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB)
- Yusron Hadi (Kepala Dinas Kominfotik NTB)
