Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tempurejo, Kota Kediri, kembali beroperasi penuh sejak 8 Januari 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini melayani sekolah, pondok pesantren, dan kelompok Posyandu di tiga kelurahan setelah anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dicairkan.
Kepala SPPG Tempurejo, Rini Eka Setyawati, menyatakan antusiasme tinggi terlihat dari relawan maupun satuan pendidikan penerima manfaat pada hari pertama penyaluran. “Relawan sudah mulai bekerja sejak pagi, dari persiapan, produksi sampai pemorsian. Sekolah dan guru penerima manfaat juga menyambut dengan antusias,” ujar Rini, Jumat (9/1/2026).
Cakupan Layanan dan Pemberdayaan Lokal
Saat ini, SPPG Tempurejo melayani 21 satuan pendidikan dan satu pondok pesantren yang tersebar di Kelurahan Tempurejo, Ketami, dan Ngletih. Selain itu, program ini juga mencakup kelompok Posyandu, dengan penambahan Posyandu dari Kelurahan Ketami melengkapi yang sudah ada di Kelurahan Tempurejo. Jumlah penerima manfaat untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencapai sekitar 500 orang.
Secara keseluruhan, SPPG Tempurejo melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Kapasitas dapur yang telah mengantongi sertifikat chef menjadi penunjang utama operasional ini. Dalam pengelolaannya, SPPG Tempurejo berkomitmen memanfaatkan bahan pangan dari UMKM lokal.
Bahan-bahan seperti tempe, sayuran, roti, hingga susu diperoleh dari pelaku usaha dan petani di sekitar wilayah Tempurejo, Ketami, dan Ngletih. Rini menjelaskan langkah ini sesuai arahan BGN untuk memberdayakan UMKM setempat dan tidak mengambil pasokan dari luar daerah. “Sebagian besar bahan kami ambil dari UMKM dan petani sekitar. Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal,” kata Rini.
Operasional dapur juga didukung oleh 47 relawan yang seluruhnya berasal dari tiga kelurahan tersebut. Kegiatan operasional dilakukan enam hari dalam sepekan, dari Senin hingga Sabtu. Distribusi makanan dimulai sejak pukul 06.30 WIB untuk memastikan seluruh satuan pendidikan terlayani sesuai jadwal.
Tantangan dan Rencana Pengembangan
Rini mengakui belum seluruh sekolah di wilayah tersebut dapat tercover karena keterbatasan kapasitas dapur. Sejumlah PAUD dan TK masih menunggu penambahan dapur baru. “Ke depan, dengan rencana penambahan dapur, diharapkan seluruh sekolah bisa terlayani,” ujarnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Rini menjelaskan bahwa anggaran MBG tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan. Di dalamnya terdapat pembagian untuk kebutuhan operasional, distribusi, serta komponen pendukung lainnya. “Anggaran itu tidak murni untuk bahan baku. Ada pembagian untuk operasional dan kebutuhan lain,” katanya.
SPPG Tempurejo membagi porsi makanan menjadi dua kategori. Porsi kecil senilai Rp8 ribu diperuntukkan bagi balita hingga siswa kelas 1-3 sekolah dasar. Sementara porsi besar senilai Rp10 ribu diberikan kepada siswa kelas 4 SD ke atas, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Untuk penerima manfaat dengan alergi, SPPG Tempurejo juga menyediakan menu khusus. Sekolah diminta mendata siswa atau penerima manfaat dengan kebutuhan khusus tersebut agar dapur dapat menyesuaikan menu. Selain itu, setiap pengiriman makanan disertai porsi uji yang dikonsumsi penanggung jawab sekolah sebelum makanan dibagikan.
Melalui pengelolaan operasional, anggaran, dan pemanfaatan UMKM lokal ini, Rini berharap masyarakat dapat memahami bahwa program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga mencakup aspek operasional dan pemberdayaan ekonomi lokal.
