Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak banjir yang melanda lima wilayah di NTB. Dana ini akan difokuskan pada kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur NTB. Banjir terbaru terjadi pada Selasa malam (13/1/2026), berdampak pada Sekotong di Lombok Barat serta beberapa desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah.
Fokus Logistik dan Infrastruktur Vital
Sadimin mengungkapkan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan. “Tadi kita rapat, kita undang kabupaten/kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa aja, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui BTT, belanja tidak terduga itu,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/1/2026).
Dana Rp16 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak dan perbaikan infrastruktur vital. “Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan,” tegas Sadimin.
Ia menambahkan, anggaran ini tidak hanya untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah yang terdampak bencana. Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota,” jelasnya.
Pendataan Kerugian Masih Berlangsung
Mengenai total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak, Sadimin menyatakan bahwa pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. “Kalau estimasi kerugian belum bisa kita sampaikan karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan,” tuturnya.
Penanganan rumah rusak akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing pihak. Ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, serta Balai Wilayah Sungai (BWS). “Itu nanti bisa dari BTT juga, makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhannya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangannya,” kata Sadimin.
Alih Fungsi Lahan Picu Banjir Berulang
Sadimin juga menyoroti frekuensi banjir yang meningkat di wilayah Sekotong dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengidentifikasi alih fungsi lahan di kawasan hulu sebagai penyebab utama. “Kalau kita lihat ke atas, tutupan lahannya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan perilaku dan kesadaran kolektif dari warga setempat untuk menjaga lingkungan. “Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah,” pungkas Sadimin.
