Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mengintensifkan pengawasan produk pangan di wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat.
Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso, pada Kamis (18/12/2025) di Mataram, menegaskan komitmen lembaganya. “Kami harus memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu, sehingga tidak berisiko pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Fokus Pengawasan dan Temuan di Lapangan
Kegiatan pengawasan pangan ini dilaksanakan secara terpadu, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta satuan karya Pramuka pengawas obat dan makanan di tingkat kwartir cabang. Fokus utama pengawasan diarahkan pada peredaran pangan tanpa izin edar, pangan rusak, dan pangan kedaluwarsa.
Pemeriksaan dilakukan di berbagai sarana distribusi pangan, mulai dari ritel modern dan tradisional, hingga pasar rakyat. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pengawasan adalah Pasar Mandalika, pasar induk di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Hingga tahap III pelaksanaan pengawasan, BBPOM Mataram telah memeriksa 29 sarana. Dari jumlah tersebut, 27 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara dua sarana tidak memenuhi ketentuan. “Petugas pengawasan menemukan tiga item pangan rusak dan delapan item pangan kedaluwarsa,” kata Yogi.
Menyikapi temuan tersebut, BBPOM Mataram langsung melakukan tindakan pengamanan. Tiga produk pangan rusak dimusnahkan di tempat, sedangkan delapan produk pangan kedaluwarsa dikembalikan kepada distributor.
Boraks Ditemukan dalam Sampel Kerupuk
Selain pengawasan sarana, petugas juga mengambil sampel dan melakukan uji cepat terhadap 18 sampel terasi dan kerupuk yang dijual di pasar. Hasil pengujian menunjukkan adanya temuan yang mengkhawatirkan: empat sampel kerupuk positif mengandung boraks, bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan.
BBPOM Mataram menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan pangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman, terutama dalam momentum peningkatan konsumsi pangan menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
