Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat penurunan signifikan pada persentase penduduk miskin di wilayah tersebut pada September 2025. Angka kemiskinan turun menjadi 17,50%, menurun 1,10% poin dibandingkan Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin berkurang 57,09 ribu orang.
Meski demikian, BPS juga menyoroti adanya peningkatan garis kemiskinan yang mengindikasikan tekanan biaya hidup masyarakat masih cukup tinggi.
Kepala BPS NTT, Matamura Bengngu Kale, menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,96%, sementara di perdesaan menurun menjadi 21,48%. Namun, Matamura mengakui bahwa disparitas kemiskinan antara desa dan kota masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.
“Secara nasional, NTT masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun pada September 2025, NTT berada di peringkat ketiga nasional dalam capaian penurunan tingkat kemiskinan,” ujar Matamura Bengngu Kale dalam rilis resmi BPS, Rabu (5/2).
Selain persentase, BPS juga mencatat perbaikan kualitas kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin berkurang.
Di sisi lain, tekanan biaya hidup masyarakat NTT masih cukup tinggi. Garis kemiskinan NTT pada September 2025 tercatat Rp563.052 per kapita per bulan, naik 2,45% dibandingkan Maret 2025. Dalam pembentukan garis kemiskinan tersebut, komponen makanan mendominasi sebesar 75,54%, sementara komponen bukan makanan sebesar 24,46%.
Untuk komoditas makanan, beras menjadi penyumbang terbesar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, beras berkontribusi 28,66%, diikuti rokok kretek filter 4,33%, ikan tongkol atau tuna 3,05%, telur ayam ras 3,02%, dan daging ayam kampung 2,73%.
Sementara di perdesaan, kontribusi beras bahkan mencapai 34,16%, disusul daging babi 4,35%, rokok kretek filter 4,13%, daging ayam kampung 3,38%, serta kopi bubuk atau instan 2,86%.
Menanggapi kondisi tersebut, Matamura Bengngu Kale menegaskan pentingnya menjaga tren positif penurunan kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran. “Penurunan kemiskinan ini perlu dijaga dengan pengendalian harga pangan, penguatan ekonomi perdesaan, serta perlindungan kelompok rentan agar tren positif ini berkelanjutan,” katanya.
