Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mendesak PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng untuk memperluas layanannya, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga kepada para pengusaha lokal dan non-lokal. Permintaan ini disampaikan Amirudin di Palu pada Kamis, 5 Februari 2026.
“Bank Sulteng tidak hanya melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah saja, tetapi juga melayani pengusaha lokal dan non lokal,” tegas Amirudin Tamoreka, menekankan pentingnya peran bank daerah dalam mendukung perekonomian lokal.
Amirudin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai memiliki kepemilikan saham sebesar 4,85 persen atau setara dengan 238.417 lembar saham di Bank Sulteng. Selain itu, Bank Sulteng juga menjadi rekening kas umum daerah (RKUD) bagi Pemkab Banggai.
“Kami meminta pelayanan lebih ditingkatkan lagi, karena semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masuk di Bank Sulteng,” ujarnya, menyoroti ketergantungan Pemkab Banggai terhadap layanan bank tersebut.
Lebih lanjut, Pemkab Banggai berencana untuk menambah saham atau penyertaan modal di Bank Sulteng pada tahun 2027. Penambahan modal ini bertujuan untuk memperoleh dana bagi hasil serta alokasi program dana tanggung jawab sosial yang lebih besar di masa mendatang.
Saat ini, Pemkab Banggai tercatat sebagai pemegang saham terbanyak keempat di Bank Sulteng, setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, PT Mega Corpora, dan Pemkab Parigi Moutong.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan penilaian positif terhadap kinerja Bank Sulteng secara keseluruhan. “Bank Sulteng adalah milik kita bersama. Dibutuhkan komitmen nyata dari seluruh pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” harap Anwar Hafid, menyerukan sinergi antar pemegang saham.
Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Bank Sulteng tahun 2024, sektor ekonomi kredit masih didominasi oleh kategori lain-lain, yang mencakup kredit pegawai dan multiguna, dengan porsi mencapai 82,27 persen. Sementara itu, kredit konstruksi menyumbang 7,24 persen, perdagangan 4,58 persen, pertambangan 4,65 persen, perindustrian 0,59 persen, dan jasa dunia usaha hanya 0,18 persen.
