Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 69 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Sabtu, 3 Januari 2026. Rotasi besar-besaran ini meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Fungsional Penyetaraan, yang berlangsung di Graha Sawunggaling.
Dalam pelantikan tersebut, dua posisi krusial kini diisi oleh pimpinan definitif. Lasidi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sementara Iman Kristian Maharhandono dipercaya menahkodai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Reformasi Birokrasi dan Rapor Kinerja Pejabat
Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelantikan di awal tahun ini membawa tiga agenda utama. Pertama, penyesuaian struktur kedinasan untuk efisiensi. Kedua, percepatan riset dan penelitian melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat diakses antar Perangkat Daerah (PD).
“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pelantikan ini untuk menegaskan aturan bahwa tidak ada Kepala Dinas yang menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi. Perputaran jabatan dilakukan maksimal setiap 2 hingga 2,5 tahun untuk memberikan pengalaman lintas fungsi,” ucap Eri Cahyadi.
Untuk memperkuat reformasi birokrasi, Wali Kota Eri Cahyadi juga menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat untuk menerbitkan “Rapor Pejabat” setiap enam bulan sekali. Rapor ini tidak hanya untuk konsumsi internal, melainkan akan dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Tunjukkan kepada khalayak ramai. Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat tersebut akan diturunkan, bukan sekadar mutasi. Yang menentukan nasib para pejabat adalah kinerja sendiri dan penilaian masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi adalah pemimpin sejati rakyat karena mereka mengabdi hingga masa pensiun, berbeda dengan jabatan politik yang dibatasi periode. Eri Cahyadi meminta seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati nurani dan menjauhi praktik politik praktis, fitnah, maupun upaya saling menjatuhkan.
“Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Maka kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada jenengan jangan pernah disiasiakan,” imbuhnya.
Inisiatif Strategis untuk Kondusivitas Kota
Selain rapor kinerja, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua inisiatif strategis untuk menjaga kondusivitas kota. Pertama, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme, dengan tugas khusus menangani organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme. Satgas ini akan disebar di wilayah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagai wadah penyelesaian sengketa tanah. Gugus tugas ini melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemkot Surabaya. Masyarakat diimbau untuk tidak main hakim sendiri dalam masalah pertanahan.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Eri Cahyadi.
Daftar Kepala Dinas yang Dirotasi
Selain dua jabatan krusial di atas, enam jabatan pratama lainnya juga mengalami rotasi, yaitu:
- Syamsul Hariadi menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Agus Imam Sonhaji menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
- Hidayat Syah menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
- Mia Santi Dewi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- Yusuf Masruh menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Febrina Kusumawati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
