Gagasan ‘gentengisasi’ yang dilontarkan Presiden RI Prabowo Subianto menuai tanggapan beragam, khususnya dari wilayah Kalimantan Selatan. Kebijakan penggantian atap seng dengan genteng tanah liat ini dinilai tidak cocok diterapkan di daerah yang didominasi lahan rawa atau lahan basah.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Akbar Rahman, menyampaikan pandangannya pada Kamis (5/2). Menurutnya, tiga isu utama yang diangkat Presiden—kebersihan, ketertiban visual kota, dan kualitas bangunan—memiliki benang merah pada penciptaan kota layak huni.
Akbar menuturkan, “Tiga isu yang disampaikan Presiden soal kebersihan, ketertiban visual kota, dan kualitas bangunan, sebenarnya satu benang merah tentang kota yang layak dihuni akan selalu lebih menarik untuk dikunjungi. Pariwisata, investasi, dan kebanggaan warga tumbuh bukan dari gemerlap slogan, tetapi dari lingkungan yang bersih, tertata, dan beradab.”
Isu ketiga, terkait atap seng dan gentengisasi, menjadi poin perdebatan paling hangat. Secara teknis, atap seng memang memiliki sejumlah kelemahan seperti mudah panas, bising, dan rentan korosi. Namun, material ini tetap menjadi pilihan utama karena harganya yang terjangkau.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atap seng bukan sekadar pilihan estetika, melainkan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, revolusi visual bangunan tidak seharusnya bersifat seragam dan memaksa, mengingat Indonesia memiliki keragaman kondisi tanah dan budaya bangunan.
Di wilayah dengan karakteristik gambut dan rawa, penggunaan atap berat seperti genteng tanah liat justru dapat menimbulkan masalah struktural serius. Akbar menambahkan, “Contoh bangunan tradisional di berbagai daerah menunjukkan bahwa material lokal yang tepat guna sering kali lebih bijak daripada solusi tunggal yang dipaksakan. Genteng tanah liat tidak selalu cocok diterapkan di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin dan wilayah rawa. Banyak bangunan di kawasan ini berdiri di atas tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung rendah, sehingga secara teknis membutuhkan material bangunan yang ringan.”
Ia menjelaskan bahwa genteng tanah liat yang relatif berat berpotensi menambah beban struktur bangunan, yang dalam jangka panjang dapat mempercepat penurunan atau kerusakan bangunan di atas tanah rawa.
Perbaikan Kualitas Bangunan Lebih Prioritas
Akbar menyarankan agar kebijakan gentengisasi dipahami bukan sebagai kewajiban mutlak mengganti semua atap dengan genteng tanah. Sebaliknya, kebijakan ini sebaiknya dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas bangunan agar lebih sehat, nyaman, dan tertata secara visual.
Untuk Kalimantan Selatan, solusi yang lebih tepat adalah penggunaan material atap ringan yang memiliki kualitas termal lebih baik dan tahan terhadap lingkungan lembap. “Untuk Kalsel, solusi yang lebih tepat adalah penggunaan material atap ringan namun lebih baik secara termal dan tahan lingkungan lembap, disesuaikan dengan kondisi tanah rawa dan kemampuan ekonomi masyarakat,” tegas Akbar.
Potensi Ekonomi dan Tantangan Implementasi
Di sisi lain, gagasan penggunaan genteng tanah liat juga memiliki nilai positif yang signifikan. Genteng tanah merupakan produk berbasis sumber daya lokal dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai industri rakyat. Industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah yang kaya bahan baku tanah liat dan memiliki tradisi produksi genteng.
Dengan demikian, gentengisasi dapat dilihat sebagai kebijakan ekonomi dan industri lokal, bukan semata kebijakan teknis bangunan. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara selektif dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi tanah, struktur bangunan, serta karakter unik setiap wilayah.
Dengan pendekatan yang tepat, tujuan untuk memperbaiki kualitas bangunan dan mendorong ekonomi lokal dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan risiko teknis bagi masyarakat.
