Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa, 16 Desember 2025. Program ini digagas sebagai upaya kolektif untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan yang berpusat pada desa dan berbasis data.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Gerakan Desa Berdaya bukan sekadar inisiatif pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak. Peluncuran ini turut dihadiri oleh 144 pendamping Desa Berdaya dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Acara tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan para bupati dan wali kota se-NTB, perguruan tinggi, serta sejumlah mitra pembangunan.
Tren Positif Penurunan Kemiskinan di NTB
Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB berhasil turun dari 11,91 persen pada periode 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025. “Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Iqbal.
Penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan ini, lanjut Iqbal, tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan tersebut mencakup penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada penurunan biaya produksi petani, peningkatan pendapatan, serta kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB dari 126,23 menjadi 128.
Kolaborasi Multisektoral sebagai Kunci
Gubernur Iqbal menilai bahwa saat ini merupakan momentum terbaik untuk fokus pada pembangunan dari desa. Dukungan pembangunan yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi percepatan pembangunan desa. “Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa inti dari Gerakan Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan yang berbasis data. Data BPS akan menjadi pintu masuk utama yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Dengan pendekatan ini, target penghapusan kemiskinan ekstrem di NTB, yang saat ini masih berada di kisaran 2 persen, diharapkan dapat tercapai paling lambat pada tahun 2029.
Dukungan Penuh dari Lombok Barat
Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan kebanggaannya karena daerahnya dipercaya menjadi lokasi peluncuran Gerakan Desa Berdaya. Menurut Zaini, program ini sangat selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa. “Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Zaini.
Zaini juga menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan Desa Berdaya akan sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat desa. Peluncuran program ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama.
