Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merenovasi rumah-rumah warga yang tergolong miskin ekstrem. Permintaan ini disampaikan Gubernur Iqbal saat meninjau langsung sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, pada Kamis (08/01/2026).
Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan. Ia menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang layak dan sehat. “Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.
Selain hunian, Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum di lingkungan tersebut. Menurutnya, masalah utama bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengarkan keluhan mereka. Salah satu masalah yang disampaikan adalah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut. Proses pengurusan barcode yang memakan waktu hingga satu pekan menjadi kendala, mengingat nelayan harus melaut setiap hari.
Kehadiran Gubernur Iqbal disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah provinsi. “Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.
Tidak hanya berinteraksi dengan nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Ia menyempatkan diri berbincang untuk memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir, meskipun berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas, justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem. “Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” kata Gubernur Iqbal.
Ia menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan, serta menggali potensi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan bahwa jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, guna mewujudkan masyarakat yang bangkit, mandiri, dan sejahtera.
