Gubernur Sulteng Anwar Hafid Ingatkan Moralitas Penggunaan RKUD, Pemkot Palu Belum Setor Dana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pentingnya moralitas dalam penggunaan rekening kas umum daerah (RKUD) di bank daerah. Gubernur Sulteng Anwar Hafid secara khusus menyoroti Pemerintah Kota Palu yang hingga kini belum menempatkan dananya di Bank Sulteng.

Anwar Hafid menegaskan bahwa Bank Sulteng adalah milik daerah dan tidak ada paksaan bagi kepala daerah untuk menitipkan anggarannya. Namun, ia menekankan aspek etika dan dukungan terhadap bank milik daerah.

“Ini persoalan moralitas saja, Bank Sulteng merupakan milik daerah dan tidak ada paksaan kepada kepala daerah untuk menitipkan anggarannya di Bank Sulteng,” kata Gubernur Anwar Hafid.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya fakta bahwa Pemerintah Kota Palu belum menggunakan Bank Sulteng untuk RKUD, meskipun Pemkot Palu memiliki 2,56 persen atau 125.728 lembar saham di bank tersebut. Fakta ini mencuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 yang digelar di Palu pada Rabu lalu.

Sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Bank Sulteng, Gubernur Anwar Hafid berharap Wali Kota Palu dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penempatan dana daerah.

“Mudah-mudahan Wali Kota Palu bisa melihat Bank Sulteng, supaya dananya bisa disimpan di Bank Sulteng dan bank lain. Jangan juga kosong-kosong amat. Karena semua bupati dan wali kota punya saham di Bank Sulteng,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menyatakan bahwa kebijakan terkait RKUD di Bank Sulteng sepenuhnya merupakan wewenang Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. “Itu kebijakan Wali Kota Palu, silahkan tanyakan ke Wali Kota Palu,” ujarnya.

Isu penggunaan bank daerah untuk RKUD ini bukan kali pertama menjadi perhatian. Sebelumnya, pada Rabu (7/5/2025), Komisi II DPR RI pernah mengancam akan menahan dana transfer ke daerah jika ada kabupaten atau kota yang tidak menggunakan bank daerah. “Kalau itu yang terjadi, dana alokasi umum (DAU) dan dana transfer daerah kami tahan,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat kunjungan ke Bank Sulteng di Palu.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Sulteng