Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp30,1 Triliun untuk tahun anggaran 2026. Target ambisius ini dipatok di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi nasional dan global, sebagai fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor pelayanan dasar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa alokasi pendapatan tersebut akan diprioritaskan untuk memperkuat sektor kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, ketahanan pangan, hingga perumahan rakyat. Guna mengamankan target tersebut, Bapenda Jabar kini tengah merumuskan langkah strategis bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan fokus utama pada evaluasi total aset-aset strategis milik daerah.
“Kami sedang mengevaluasi ulang skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha. Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah daerah harus lebih adaptif dalam mencari solusi agar pendapatan tetap optimal,” jelas Asep, Minggu (21/12).
Langkah adaptif ini menjadi krusial mengingat adanya tantangan fiskal dari pusat. Pemprov Jabar harus menyikapi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar per tahun. Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian, melainkan memerlukan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja yang berkontribusi pada pajak daerah.
“Kinerja antar-OPD saling memengaruhi. Investasi yang masuk dan serapan tenaga kerja yang baik secara tidak langsung akan memperkuat basis pendapatan kita, meskipun secara teknis jalur tanggung jawabnya berbeda,” bebernya.
Asep juga tidak memungkiri bahwa tekanan pada industri otomotif nasional turut memberikan dampak bagi Jabar, mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu kontributor utama PAD. Kondisi industri yang sedang lesu menuntut Bapenda untuk mencari terobosan baru atau intensifikasi pada sektor pajak lainnya.
Terkait realisasi pendapatan tahun berjalan (2025), Bapenda masih melakukan evaluasi menyeluruh hingga akhir Desember untuk memetakan tantangan yang ada. “Tahun 2025 penuh tantangan bagi hampir seluruh daerah. Kami harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika kebijakan nasional. Fokus kami adalah beradaptasi dan mencari terobosan agar kinerja pendapatan daerah pada 2026 dapat tercapai secara maksimal,” pungkas Asep.
