Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur pada Jumat, 30 Januari 2026. Aksi ini merupakan refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Iron-Edwin, sekaligus respons terhadap dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi sebelumnya.

Dimulai sekitar pukul 09.10 WITA, aksi tersebut diikuti oleh sekitar 54 orang massa. Di depan Mapolres Lombok Timur, massa menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan pengendalian aparat Polres Lombok Timur dalam menangani demonstrasi.

Mereka mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk mencopot Kapolres Lombok Timur. Selain itu, massa juga menuntut penyelidikan administratif dan hukum secara transparan terhadap oknum aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap massa aksi.

Koordinator Umum aksi, Agamawan Salam, menegaskan bahwa tujuan aksi bukan untuk menciptakan kekacauan. “Aksi tersebut dilakukan bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Agamawan.

  Wamen Diktisaintek: Indonesia Siap Jadi Pusat Rumput Laut Dunia, Riset Internasional Dimulai di Lombok Timur

Sementara itu, di Kantor Bupati Lombok Timur, para orator menyoroti berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Isu-isu yang diangkat meliputi krisis pelayanan kesehatan, pengambilalihan lahan secara sepihak, serta dugaan ketidakterbukaan dalam pengadaan Chromebook.

Massa menilai, selama satu tahun kepemimpinan Iron-Edwin, masih banyak persoalan mendasar yang belum ditangani. Kekecewaan juga disampaikan atas minimnya komunikasi publik serta lemahnya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Massa aksi menyatakan keinginan untuk bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur guna menyampaikan aspirasi. Namun, hingga aksi berakhir, Bupati tidak dapat ditemui. Massa menolak ditemui oleh asisten I, yang memicu ketidakpuasan di kalangan mereka.

Akibat tidak adanya dialog langsung dengan pemerintah daerah, massa aksi menyatakan adanya potensi aksi lanjutan sebagai bentuk kekecewaan.

50% LikesVS
50% Dislikes