Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham mendesak pemerintah segera merumuskan solusi jangka pendek bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor akhir November lalu. Ribuan hektare sawah dan tambak di wilayah tersebut rusak parah, menyebabkan warga kehilangan mata pencarian utama.
Jamaluddin menyampaikan kondisi tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Ia menilai, masyarakat terdampak membutuhkan penanganan khusus, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya melihat langsung betapa berat kondisi masyarakat pascabanjir dan longsor di Aceh. Banyak yang benar-benar kehilangan mata pencarian,” ujar Jamaluddin pada Kamis (15/1), menyoroti dampak bencana.
Menurutnya, sawah milik petani kini tertutup lumpur tebal, sementara tambak ikan dan udang terendam endapan lumpur hingga lebih dari satu meter. Kondisi tersebut menyebabkan lahan pertanian dan perikanan tidak dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat.
“Sawah padi saat ini sudah rata seperti lapangan bola. Petani praktis tidak punya harapan untuk panen dalam waktu dekat,” katanya, menggambarkan kerusakan parah pada lahan pertanian.
Jamaluddin menjelaskan, proses pemulihan lahan pertanian dan tambak tidak bisa dilakukan secara cepat dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, di sisi lain, para petani dan petambak tetap harus memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.
“Mereka tetap harus makan, menyekolahkan anak-anak, bahkan ada yang membiayai kuliah, sementara sumber penghasilan utama mereka sudah rusak akibat bencana,” ucapnya, menekankan urgensi bantuan.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui langkah-langkah konkret, seperti bantuan sementara, program padat karya, atau skema bantuan khusus lainnya untuk meringankan beban masyarakat terdampak. “Yang dibutuhkan masyarakat Aceh hari ini adalah solusi nyata dalam jangka pendek. Bantuan seperti apa yang bisa diberikan dan bagaimana pola penyalurannya harus segera dibahas,” tegas Jamaluddin.
Ia berharap kementerian terkait dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemulihan jangka panjang, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup petani, pekebun, dan petambak Aceh pascabencana.
