Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah Aceh mempercepat penanganan dampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini difokuskan pada pembersihan tumpukan kayu dan material sisa banjir yang menghambat aktivitas warga serta aliran sungai.
Wilayah terdampak yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara (Provinsi Aceh), Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), serta Kabupaten Agam dan wilayah Pantai Padang (Sumatera Barat). Penanganan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan lingkungan dan membantu masyarakat.
Penanganan di Provinsi Aceh
Di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Kemenhut menyiapkan dukungan alat berat dan personel secara bertahap. Sebanyak 14 ekskavator dialokasikan, dengan masing-masing 7 unit untuk Tamiang dan Aceh Utara.
Pada 19 Desember 2025, dua unit ekskavator telah tersedia, sementara lima unit lainnya masih dalam proses sewa. Dua unit alat berat bergerak dari Medan pada Sabtu, 20 Desember 2025, dan diperkirakan tiba di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada siang hari. Empat unit tambahan menyusul kemudian.
Dengan demikian, pada Minggu, 21 Desember 2025, sebanyak enam unit alat berat dapat bekerja secara optimal di Aceh Tamiang. Selain itu, dua unit alat berat BPJN telah berada di lokasi Pesantren Darul Mukhlisin, Kecamatan Karang Baru, turut membantu pembersihan dengan dukungan 30 unit dump truck untuk pengangkutan material.
Di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya Kecamatan Langkahan, satu unit alat berat bergerak dari Medan dan diperkirakan tiba pada malam hari. Tiga unit lainnya yang berada di sekitar Aceh Utara dijadwalkan tiba pada sore hari. Seluruh alat berat tersebut direncanakan mulai bekerja pada Minggu, 21 Desember 2025.
Dari sisi personel, UPT Kementerian Kehutanan mengerahkan 50 pegawai di Aceh Tamiang dan 40 orang di Aceh Utara. Personel ini berasal dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Penegakkan Hukum (GAKKUM) Wilayah Sumatera, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I Aceh, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII, Manggala Agni, DLHK Aceh, serta mitra terkait. Jumlah personel akan ditambah dari BPBD dan instansi lainnya.
Penanganan di Provinsi Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan, kegiatan penanganan dilaksanakan pada Sabtu–Minggu, 20–21 Desember 2025. Kemenhut menyediakan 5 unit ekskavator untuk membersihkan sisa-sisa kayu di rumah-rumah warga.
Selain itu, 1 unit damkar dan 100 personel dari Kemenhut (BBKSDA Sumut, BTN Batang Gadis, Balai Pengendalian Kebakaran Sumut) dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sisa-sisa kayu di rumah warga. Tiga unit dump truck juga disediakan untuk mengangkut material sisa banjir ke lokasi di luar areal terdampak.
Untuk mendukung pengamanan infrastruktur sungai, dilakukan pengerahan 9 unit ekskavator dan 4 unit ekskavator capit. Alat berat ini digunakan untuk mempertebal banwall jembatan belly di alur Sungai Garoga dan membersihkan kayu-kayu sisa di rumah-rumah warga. Kementerian/Dinas PU bersama TNI turut melakukan pengaturan pembangunan jembatan belly di aliran baru Sungai Garoga.
Penanganan di Provinsi Sumatera Barat
Di Sumatera Barat, Kementerian Kehutanan melakukan pembersihan kayu di wilayah Pantai Padang dan Kabupaten Agam. Sebanyak 7 unit ekskavator (lima unit tersedia dan dua unit sedang dalam proses sewa) dan 10 dump truck telah disiapkan untuk mendukung percepatan pekerjaan pembersihan kayu di Pantai Padang.
Dari sisi sumber daya manusia, Kemenhut mengerahkan 250 orang yang terdiri dari 3 peleton damkar dan UPT lain dari Kemenhut, serta personel Polri dan TNI untuk pembersihan kayu di Pantai Padang. Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, Kemenhut juga menyediakan tenaga kesehatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Komitmen Pemantauan Berkelanjutan
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana ini. “Bahwa sesuai dengan instruksi dari bapak presiden dan instruksi dari bapak menteri kehutanan, kami dari Kementerian kehutanan bersama dengan pemerintah daerah kita bersama-sama turun membersihkan material kayu terbawa banjir di kota Padang Sumatera Barat dan kegiatan ini juga dilaksanakan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara. Terutama di lokasi-lokasi yang material kayu terbawa banjirnya dalam jumlah yang besar jadi kayu yang terbawa banjir itu bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap,” ujar Rohmat Marzuki.
UPT Kementerian Kehutanan Koordinator Wilayah Aceh menegaskan akan terus melakukan pemantauan lapangan dan pembaruan informasi sesuai dengan perkembangan penanganan bencana di masing-masing wilayah. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kemenhut dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana dan menjaga fungsi lingkungan secara berkelanjutan.
