LAMONGAN – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lamongan menyuarakan kekecewaan atas minimnya serapan produk lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Satuan Penyelenggara Pemberian Gizi (SPPG). Kekecewaan ini semakin mendalam lantaran para pelaku UMKM terlanjur meningkatkan kapasitas produksi dan berinvestasi pada peralatan baru, menyusul komitmen pemerintah untuk memprioritaskan produk lokal dalam program tersebut.
Kondisi ini dialami langsung oleh Sofi Alfian, seorang pelaku UMKM produk susu kedelai dari Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Ia mengungkapkan bahwa produknya kini tidak lagi diserap oleh SPPG.
“Awalnya sempat mengirim beberapa kali, tapi sekarang berhenti. Dapur SPPG lebih memilih susu UHT pabrikan dengan alasan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama,” ujar Alfin pada Kamis (8/1/2026).
Senada dengan Alfian, Tutik Handayani, pengusaha roti asal Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota, juga mengalami hal serupa. Padahal, dari segi legalitas dan kualitas, produk UMKM lokal dinilai sudah sangat siap bersaing.
“Kami sudah memiliki izin BPOM, sertifikasi Halal, hingga konsultasi ke Dinas Kesehatan. Kami bahkan mengikuti rekomendasi untuk menambah kandungan kalsium pada roti agar sesuai standar gizi nasional. Namun kenyataannya, penyerapan oleh SPPG di Lamongan tetap minim,” tutur Tutik.
Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati, membenarkan adanya hambatan prosedur teknis di lapangan yang menjadi ganjalan utama bagi para pelaku usaha lokal. Ia menyayangkan investasi yang telah dilakukan para UMKM menjadi sia-sia.
“Sangat disayangkan, teman-teman sudah menabung dan membeli alat canggih agar produksi lebih profesional. Begitu alat siap, produk justru tidak digunakan. Akhirnya alat-alat tersebut menganggur,” jelas Reni.
