Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung penuh program uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Muhammad Zubaidi, Pengolah Data Bidang Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, menjelaskan bahwa pilar-pilar sosial tersebut dikenal sebagai Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial). “Agen tersebut, terdiri atas pendamping program keluarga harapan (PKH), pekerja sosial masyarakat (PSM), dan operator SIKS-NG di tingkat kelurahan,” kata Zubaidi di Mataram, Selasa (17/2/2026).
Agen Perlinsos memiliki tugas krusial sebagai fasilitator bagi warga, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan teknologi atau tidak memiliki perangkat smartphone. Mereka akan memberikan pendampingan mulai dari proses pendaftaran hingga aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), memastikan warga dapat mengakses sistem bantuan digital tersebut.
Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos ini adalah integritas data. Menurut Zubaidi, kunci keberhasilan program sangat bergantung pada kejujuran warga selama proses verifikasi. Berbeda dengan sistem sebelumnya, digitalisasi ini akan mengadopsi sistem verifikasi otomatis dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Proxy Mean Test (PMT).
PMT merupakan metode untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi berdasarkan informasi karakteristik rumah tangga, yang akan meranking kelayakan penerima bantuan secara objektif. “Sistem itu diharapkan bisa menghapus praktik ‘pilih kasih’ (like and dislike) dalam penentuan penerima bantuan,” ujar Zubaidi.
Lebih lanjut, aplikasi digitalisasi bansos ini nantinya akan dilengkapi dengan fitur sanggahan. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tetangga yang dianggap mampu namun tetap menerima bantuan. Namun, setiap sanggahan yang masuk harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
Zubaidi menambahkan, meskipun detail aplikasi masih dalam tahap pengembangan dan bimbingan teknis (bimtek) belum dimulai, Pemerintah Kota Mataram terus melakukan pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat. “Keberhasilan proyek itu, nantinya akan bergantung pada kolaborasi erat antara berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dukcapil, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika,” tegasnya.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan uji coba digitalisasi bansos ini hanya dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, yang ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan. Program ini secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran bantuan dengan mengintegrasikan data melalui aplikasi berbasis digital dan IKD.
