Memasuki hari ke-25 pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kondisi warga terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat memprihatinkan. Selain kelangkaan bahan makanan dan air bersih, krisis sanitasi serta ancaman penyakit kini menjadi persoalan serius yang menghantui ribuan warga.
Fasilitas jamban dan WC di rumah-rumah warga hancur total akibat terjangan banjir pada 26-27 November lalu. Ironisnya, hingga air surut dan memasuki minggu keempat pascabencana, pemerintah daerah belum terlihat membangun jamban darurat atau menyediakan WC portabel yang memadai.
Di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang, warga terpaksa buang air besar sembarangan di selokan, saluran air, atau di balik puing bangunan dan tumpukan sampah. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.
“Ketersediaan sanitasi dan jamban sangat buruk. WC portabel nyaris tidak ada. Peran pemerintah belum terlihat, yang ada hanya bantuan masyarakat. Warga terpaksa buang air besar sembarangan,” ungkap Ikhsan, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pidie yang tergabung dalam Tim Emergensi Medis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh di Aceh Tamiang, Sabtu (20/12).
Ikhsan menambahkan, saat ini banyak korban banjir mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan pencernaan, gatal-gatal, serta berbagai penyakit kulit. Situasi ini diperparah oleh buruknya kebersihan lingkungan dan tumpukan sampah sisa banjir yang belum tertangani.
Kota Kuala Simpang dilaporkan dipenuhi sampah sisa banjir dan mengeluarkan bau tidak sedap yang menyengat. Selain itu, sejumlah fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan parah. Dari sekitar 15 puskesmas di 12 kecamatan, hanya dua hingga tiga unit yang beroperasi secara terbatas, salah satunya Puskesmas Banda Mulia yang baru membuka layanan unit gawat darurat (UGD).
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang bahkan sempat lumpuh total akibat tertimbun lumpur setinggi 1,5 meter. Hingga kini, RSUD tersebut hanya mampu melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Menurut Ikhsan, tanpa keterlibatan penuh dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh, proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang akan berlangsung sangat lama. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, terutama di wilayah dengan tingkat kerusakan terparah.
“Listrik harus segera dihidupkan, sumur bor diperbanyak, sampah dimusnahkan, rumah warga dibersihkan, hunian sementara dibangun, dan jamban darurat yang layak segera disediakan,” tegasnya.
