GESIT NEWS –
Lembaga Falakiyah dan Astronomi (L-FAS) Nahdlatul Wathan menyampaikan hasil pengamatan rukyatul hilal Bulan Ramadan 1447 Hijriah yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Februari 2026, bertempat di Pusat Observasi Bulan (POB) Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat.
Pengamatan hilal tersebut dilakukan oleh Tim Rukyat Stasiun Geofisika Mataram bersama Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, serta diikuti oleh unsur lembaga falakiyah, termasuk L-FAS NW, sebagai bagian dari proses penentuan awal bulan Ramadan.
Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi, hilal tidak dapat teramati. Secara astronomis, posisi hilal masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria visibilitas.
Data pengamatan menunjukkan bahwa ketinggian hilal tercatat sebesar -1,268 derajat, dengan elongasi 1,208 derajat. Kondisi tersebut menyebabkan hilal tidak memungkinkan untuk terlihat, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik.
Dengan hasil rukyatul hilal tersebut, secara falakiyah penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah dilakukan dengan metode istikmal, yakni menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Hal ini mengarah pada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang diperkirakan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026, sembari menunggu keputusan resmi melalui sidang isbat pemerintah.
Keikutsertaan L-FAS NW dalam kegiatan rukyatul hilal ini merupakan bagian dari peran aktif lembaga dalam mendukung proses penentuan waktu ibadah yang berbasis data ilmiah dan kaidah falakiyah. Selain mengikuti pengamatan, L-FAS NW juga melakukan pencatatan hasil observasi sebagai bahan dokumentasi dan rujukan internal lembaga.
Hasil pengamatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari laporan falakiyah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kalender keagamaan serta penyampaian informasi kepada warga Nahdlatul Wathan.
L-FAS NW menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam setiap proses rukyatul hilal dan kegiatan observasi astronomi lainnya, serta bersinergi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga akurasi dan keseragaman informasi keagamaan bagi masyarakat.
