Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun anggaran 2025. Hingga awal Januari 2026, nilai investasi yang masuk ke daerah berjuluk Bumi Tioq Tata Tunaq ini telah mendekati angka Rp1 triliun, seiring dengan upaya pemerintah daerah yang terus menggenjot berbagai potensi investasi unggulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker-PMPTSP) KLU, Evi Winarni, mengungkapkan bahwa berdasarkan data realisasi hingga Triwulan III 2025, total investasi yang masuk telah mencapai Rp941 miliar. Capaian ini menjadi modal kuat bagi KLU untuk mengejar target investasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Optimisme Capai Target Rp1,2 Triliun
Evi Winarni menyatakan optimismenya bahwa akumulasi investasi hingga akhir tahun 2025 akan mampu memenuhi target RPJMD sebesar Rp1,2 triliun. “Target RPJMD kita berada di angka Rp1,2 triliun. Saat ini realisasi investasi sudah mencapai Rp941 miliar,” ujar Evi pada Senin (05/01/2026).
Menurut Evi, iklim investasi di Lombok Utara masih cukup kondusif, khususnya pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya yang terus menjadi daya tarik investor. “Kami di DPMPTSP KLU tetap optimis bahwa hingga akhir tahun, investasi yang masuk masih akan bertambah. Pariwisata dan sektor penunjangnya masih menjadi magnet utama bagi investor,” jelasnya.
Meskipun demikian, kepastian angka total realisasi investasi tahun 2025 baru dapat diketahui secara resmi pada Januari 2026. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pelaporan investasi yang baru dibuka pada awal tahun berikutnya, khususnya untuk pencatatan data Triwulan IV. “Rilis resmi angka keseluruhan baru bisa dilakukan setelah 10 Januari 2026. Proses pelaporan Triwulan IV dilakukan mulai tanggal 1 sampai 10 Januari,” terang Evi.
Terkait capaian target nasional, Evi mengakui adanya tantangan tersendiri. Kenaikan target investasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) turut berdampak pada penyesuaian target yang dibebankan kepada kabupaten/kota, termasuk Lombok Utara. “Target nasional memang dinamis. Ketika target provinsi dinaikkan, maka pembagian target ke kabupaten otomatis ikut meningkat,” tutupnya.
