Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah ada di desa. Pernyataan ini disampaikan Yandri saat meninjau progres KDMP di Desa Plosowahyu, Kecamatan/Kabupaten Lamongan, Senin (22/12/2025).
“Kopdes ini hadir untuk mengurangi kesenjangan, bukan mematikan usaha rakyat. Warung-warung tetap berjalan dan akan dilayani melalui sistem distribusi yang lebih baik,” ujar Yandri Susanto, Selasa (22/12/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembangunan gerai koperasi desa. Yandri Susanto didampingi Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, meninjau langsung perkembangan KDMP di Lamongan sebagai bagian dari upaya nasional.
Secara nasional, progres pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 80 ribu desa yang menjadi sasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 ribu lahan telah tersedia dan sedang dalam tahap verifikasi, sementara lebih dari 20 ribu unit Kopdes telah memasuki tahap pembangunan.
Yandri menjelaskan target ambisius pemerintah. “Target kami, akhir tahun 2025 ini sebanyak 20 ribu Kopdes selesai dibangun dan beroperasi. Setelah itu, pada 2026 akan kembali digenjot untuk desa-desa lainnya,” katanya.
Pembangunan Kopdes direncanakan secara bertahap dengan total sasaran 75 ribu desa di luar kelurahan. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut memiliki gerai Kopdes paling lambat pada pertengahan tahun 2026.
Namun, Yandri tidak menampik adanya tantangan. “Tantangan utama dalam pembangunan Kopdes adalah ketersediaan dan status lahan, baik dari sisi kepemilikan maupun ukuran. Saat ini, pembangunan difokuskan pada lahan yang telah jelas dan bersih secara hukum, baik milik desa, kabupaten, provinsi, maupun tanah negara,” urainya.
Kepala Desa Plosowahyu, Agus Susanto, menyambut baik kunjungan Menteri dan Wakil Menteri Desa. Menurut Agus, KDMP Plosowahyu saat ini telah terbangun 54% dan telah bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Agus juga mengungkapkan potensi pengembangan ke depan. “Untuk pengembangan ternak kambing dan ikan lele, ke depan bisa dianggarkan melalui Dana Desa 2026, apabila itu menjadi prioritas dan disepakati bersama,” jelasnya.
