Delegasi tingkat tinggi dari Kanada dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninjau langsung capaian program pencegahan pernikahan anak dan praktik sunat perempuan (P2GP) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan pada Minggu (11/1/2026) tersebut menyoroti keberhasilan lima desa di Pulau Lombok, termasuk Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang mengklaim nihil kasus pernikahan anak.
Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, hadir didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton. Turut serta perwakilan dari tiga agensi besar PBB, yakni UNFPA, UNICEF, dan UN Women. Kehadiran mereka bertujuan memantau dampak nyata program BERANI II (Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) yang didanai oleh Pemerintah Kanada.
Angka Pernikahan Anak Nol, Sebuah Langkah Krusial
Dalam dialog bersama warga, terungkap data yang menunjukkan kontras signifikan. Saat angka nasional masih berada di 5,90 persen pada tahun 2024, lima desa di Pulau Lombok justru melesat dengan klaim nol kasus pernikahan anak. Menteri Randeep Singh Sarai secara langsung menyampaikan apresiasinya.
“Pernikahan anak nol di desa ini. Ini adalah langkah krusial. Saat perempuan tetap bersekolah, mereka memiliki peluang ekonomi dan masa depan yang jauh lebih baik,” puji Menteri Randeep Singh Sarai.
Program BERANI II memang menyasar isu-isu sensitif yang selama ini dianggap tabu, seperti kesehatan reproduksi hingga Pemotongan atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan.
Perubahan Cara Pandang Patriarki di Tingkat Keluarga
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (LPSDM), Ririn Hayudiani, mengungkapkan bahwa kesadaran ini muncul dari akar rumput. Ia menjelaskan, isu kesetaraan gender yang dulu seringkali dianggap membentur norma adat setempat, kini mulai diterima.
“Namun sekarang, cara pandang patriarki mulai berubah ke arah yang lebih setara di tingkat keluarga,” jelas Ririn.
Hal senada ditegaskan Nendi dari Lembaga Sosial Desa (LSD). Ia melihat transformasi nyata pada kaum ibu yang kini lebih berani bersuara (speak up) terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun ekonomi.
Evaluasi Program dan Harapan Keberlanjutan
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, mengatakan bahwa kedatangan delegasi Kanada ini juga dalam rangka evaluasi program BERANI II. “Tahun 2025 itu merupakan tahun kelima kedua. Maka ada evaluasi di tahun 2026 ini untuk mengambil kesimpulan apakah program BERANI II ini akan dilanjutkan atau tidak,” kata dr. Hasbi.
Melihat respons positif dari Menteri Randeep, dr. Hasbi berharap dukungan tersebut berlanjut ke tahap berikutnya melalui program BERANI III. “Kita akan menunggu hasil laporan kunjungan pak Menteri dan beberapa stakeholder untuk membuat keputusan apakah berlanjut atau tidak,” tutupnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta dukungan Ketua TP-PKK Provinsi NTB, untuk memastikan keberlanjutan perlindungan perempuan dan anak demi generasi NTB yang gemilang.
