Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan potensi longsor dan banjir bandang susulan di sejumlah wilayah Sumatra masih sangat besar selama musim hujan. Wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disebutnya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi tersebut.
“Salah satu upaya mitigasi yang mendesak dan perlu segera dilakukan adalah mengurangi risiko terjadinya banjir bandang susulan,” kata Dwikorita pada Selasa (23/12/2025).
Menurut Dwikorita, langkah mitigasi tersebut dapat ditempuh melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS). Inspeksi ini krusial untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, serta kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai pada elevasi tinggi.
Endapan material tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai saat atau setelah hujan lebat. Jika sumbatan alami ini jebol, dampaknya bisa sangat fatal.
“Jika sumbatan alami ini jebol, maka dapat memicu banjir bandang ke wilayah hilir dan dataran rendah, yang berisiko menambah korban jiwa serta merusak infrastruktur yang sedang maupun telah dibangun,” ujarnya.
Selain inspeksi dan pengecekan, Dwikorita menekankan pentingnya upaya mitigasi segera dengan mengalirkan atau menyudet sumbatan sedimen di hulu alur sungai secara terkontrol ke arah hilir. Langkah ini bertujuan agar sumbatan tidak berkembang menjadi banjir bandang yang lebih besar.
Dalam jangka menengah, ia menilai perlu dibangun check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung. Infrastruktur ini berfungsi mengendalikan kecepatan dan volume sedimen yang mengalir ke hilir, sehingga daya rusak aliran sedimen banjir bandang dapat diminimalkan.
Di sisi lain, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, serta bangkai hewan pada lahan dan sarana prasarana kehidupan juga perlu segera dilakukan. Upaya ini penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali, setidaknya sebagai hunian dan prasarana sementara, sambil menunggu penyediaan hunian tetap dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Dwikorita menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang zona bahaya ke depan dan tingkat kerusakan lingkungan saat ini. Mekanisme dan penyebab bencana harus dikaji melalui pencarian fakta langsung di lapangan, kemudian disimulasikan kembali menggunakan pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dan diverifikasi dengan data empiris.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah terdampak. Ini termasuk relawan, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat lokal yang tidak terdampak langsung.
Pelibatan tersebut dilakukan melalui dialog yang intensif, penguatan pemahaman terhadap kearifan dan pengetahuan lokal, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatan partisipatif ini penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat,” katanya.
Mengingat luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus ditangani secara cepat dan tepat, Dwikorita mengusulkan pembentukan badan khusus. Badan ini akan fokus pada pemulihan kehidupan dan penghidupan pascabencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Model kelembagaan tersebut, menurutnya, dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004. Badan ini harus memiliki kepemimpinan yang kuat serta didukung sumber daya manusia yang cekatan, taktis, dan berpengalaman dalam penanganan bencana besar di Indonesia.
