PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyalurkan 500 paket bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Langkah ini merupakan respons cepat perusahaan terhadap bencana banjir yang melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan utama sejak Jumat lalu.
Banjir yang dipicu hujan intensitas tinggi sejak Jumat sore (2/1/2026) tersebut merendam tiga kecamatan, yakni Ciwandan, Cibeber, dan Jombang. Wilayah Ciwandan, khususnya Kampung Kebanjiran, menjadi salah satu titik dengan dampak terparah.
Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat genangan air.
Pelindo Berkomitmen Meringankan Beban Warga
“Banjir yang terjadi berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar kawasan Ciwandan. Pelindo hadir untuk membantu meringankan beban mereka, terutama karena gangguan pada akses dan aktivitas harian warga,” ujar Ali melalui keterangannya, Minggu (4/1/2026).
Selain dampak pada pemukiman, banjir juga sempat merendam sejumlah ruas jalan strategis, mulai dari area depan pabrik semen hingga Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang merupakan jalur utama penghubung Anyer–Cilegon.
Meski akses jalan sempat tersendat, Pelindo memastikan denyut nadi ekonomi di pelabuhan tidak terhenti. Ali menegaskan bahwa hingga saat ini operasional di Pelabuhan Ciwandan masih berjalan normal dan aman terkendali.
Operasional Pelabuhan Ciwandan Tetap Normal
Pihaknya terus melakukan pemantauan ketat di lapangan guna menjamin kelancaran arus logistik nasional.
“Aktivitas di Pelabuhan Ciwandan tetap berlangsung seperti biasa. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan akses logistik tetap terjaga meskipun cuaca ekstrem masih mengancam,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pelindo berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak banjir berkepanjangan. Langkah ini diambil guna meminimalisir hambatan operasional pelabuhan yang merupakan objek vital negara.
“Koordinasi ini penting untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat sekaligus menjaga kelancaran aktivitas kepelabuhanan yang menjadi tumpuan distribusi barang,” pungkas Ali.
