Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar. Dana ini disiapkan untuk penanganan dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah kabupaten di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa anggaran tersebut disiapkan sesuai arahan Gubernur NTB. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban banjir dan angin puting beliung di lima daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Kita sudah undang kabupaten kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa saja. Nah, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui dana BTT,” ujar Sadimin di Mataram, Jumat (16/1/2026).
Sadimin menambahkan, anggaran Rp16 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak dan perbaikan infrastruktur vital. Ini termasuk jembatan putus dan akses jalan yang menghubungkan wilayah terdampak.
“Sesuai arahan gubernur kan ada Rp16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki,” kata Sadimin.
Menurut Sadimin, anggaran ini tidak hanya dialokasikan untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah yang saat ini terdampak bencana. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
“Sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur angin puting beliung, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota,” terangnya.
Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan pendataan total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak akibat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD masih berada di lapangan untuk penghitungan menyeluruh.
“Pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Jadi belum bisa kita sebutkan estimasi kerugian karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan,” ucap Sadimin.
Lebih lanjut, Sadimin menjelaskan bahwa penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, serta Balai Wilayah Sungai (BWS), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhan-nya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangan-nya,” ujarnya.
Sadimin juga menyoroti fenomena banjir berulang kali di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Ia mengungkapkan bahwa dalam empat hingga lima tahun terakhir, kawasan Desa Buwun Mas dan sekitarnya semakin sering dilanda banjir akibat alih fungsi lahan di kawasan hulu.
“Kalau kita lihat ke atas bukit, tutupan lahan-nya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan,” ungkap Sadimin.
Oleh karena itu, Sadimin menekankan pentingnya perubahan perilaku dan kesadaran bersama dari warga setempat dalam menjaga lingkungan. Hal ini krusial agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah,” katanya.
