Pemkot Mataram Intensifkan Pemantauan 238 PMI di Timur Tengah di Tengah Eskalasi Konflik Regional

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengintensifkan pemantauan terhadap 238 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerahnya yang kini berada di Timur Tengah. Langkah ini diambil menyusul pecahnya konflik militer terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang memicu kekhawatiran akan keselamatan warga.

Asisten II Sekretaris Daerah Kota Mataram sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Miftahurrahman, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi. “Kami terus berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), untuk memastikan kondisi PMI asal Kota Mataram,” ujar Miftahurrahman di Mataram, Selasa (03/03/2026).

Dari total 238 PMI tersebut, mayoritas terkonsentrasi di Arab Saudi dengan 199 orang. Sisanya tersebar di Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak 33 orang, Kuwait 4 orang, dan Bahrain 2 orang. “Lokasi-lokasi itu merupakan wilayah di mana ratusan PMI asal Mataram menggantungkan hidup mereka,” jelas Miftahurrahman.

Kekhawatiran terhadap kondisi PMI meningkat seiring laporan serangan balasan Iran yang mulai menyasar aset-aset strategis di kawasan Teluk. Laporan tersebut mencakup kerusakan di fasilitas umum di Abu Dhabi dan Dubai, serta pangkalan militer di Bahrain.

Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram mengakui belum mendapatkan informasi rinci mengenai kondisi kesehatan maupun keamanan terkini dari masing-masing PMI. Namun, langkah-langkah preventif terus dilakukan secara intensif.

“Kami akan terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah provinsi dan BP3MI NTB untuk mendapatkan update harian mengenai kondisi warga kami di sana,” tambahnya. Koordinasi ini bertujuan memastikan data “by name by address” setiap PMI akurat, guna memudahkan evakuasi jika situasi memburuk.

“Kami mengimbau keluarga PMI untuk tetap tenang namun waspada, serta melaporkan segera ke instansi terkait jika kehilangan kontak dengan anggota keluarga yang berada di negara-negara tersebut,” kata Miftahurrahman.

Imbauan KBRI Riyadh untuk WNI di Timur Tengah

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh juga telah mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk PMI, yang berada di Timur Tengah. Miftahurrahman merinci tujuh poin penting dari imbauan tersebut:

• WNI diminta tetap tenang dan tidak panik, namun senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di sekitar domisili masing-masing.
• Memantau informasi dari sumber resmi dan terpercaya, serta senantiasa mematuhi arahan dan imbauan dari otoritas Pemerintah Arab Saudi dan KBRI Riyadh.
• Memastikan telah melakukan lapor diri ke KBRI Riyadh. Bagi WNI yang belum, agar segera mendaftarkan diri melalui laman: https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html.
• WNI diimbau bergabung dalam grup WhatsApp resmi paguyuban WNI di wilayah masing-masing, guna memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi penting dari KBRI Riyadh.
• Menyiapkan dan menyimpan dokumen penting seperti paspor, iqama, dan dokumen identitas lainnya dalam bentuk fisik dan digital yang mudah diakses jika diperlukan sewaktu-waktu.
• Menunda perjalanan yang tidak mendesak ke negara atau wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi situasi keamanan. Bagi WNI yang memiliki rencana penerbangan, agar segera menghubungi pihak maskapai untuk mendapatkan informasi terkini terkait jadwal dan status penerbangan.
• “Terakhir, WNI dalam keadaan darurat, dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor Whatsapp +966 569173990,” katanya membaca isi imbauan KBRI Riyadh,” ujar Miftahurrahman.

Miftahurrahman menambahkan, KBRI Riyadh terus memantau perkembangan situasi secara saksama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait, serta akan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari WNI.