Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang terdampak bencana banjir bandang pada 28 November 2025 lalu. Fokus utama penanganan kini diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar serta bantuan untuk kemandirian warga penyandang disabilitas di kota tersebut.
Pemenuhan Hak Dasar Disabilitas Pascabencana
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial Kota Padang, tercatat sebanyak 33 penyandang disabilitas menjadi korban langsung musibah banjir bandang tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, memastikan bahwa bantuan telah diserahkan secara langsung kepada para penerima manfaat guna menjamin efektivitas distribusi pascabencana.
“Ada 33 saudara kita dari komunitas disabilitas yang menjadi korban terdampak banjir. Mereka sudah kita sentuh dengan bantuan kebutuhan dasar berupa pangan dan sandang untuk mempercepat fase pemulihan mereka,” ungkap Eri Sendjaya pada Kamis (18/12).
Integrasi Perlindungan Sosial dalam Kebijakan Jangka Panjang
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menambahkan bahwa penanganan bencana hanyalah bagian dari perhatian menyeluruh Pemkot terhadap kaum disabilitas. Menurutnya, perlindungan sosial bagi warga “istimewa” ini telah diintegrasikan ke dalam kebijakan jangka panjang yang mencakup berbagai layanan dasar.
“Kita harus memastikan seluruh hak penyandang disabilitas terpenuhi melalui regulasi, program nyata, serta budaya masyarakat yang inklusif. Kerja sama antar-pemangku kepentingan menjadi kunci agar akses layanan publik kita benar-benar ramah bagi mereka,” ujar Fadly Amran.
Wali Kota Fadly Amran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan kota. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya.
Pemkot Padang berkomitmen menjadikan momentum pemulihan pascabencana ini sebagai pijakan untuk memperkuat infrastruktur kota yang lebih aman dan aksesibel bagi semua kalangan, tanpa terkecuali.
