Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Dana ini dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses rehabilitasi di wilayah terdampak.
Prioritas Anggaran dan Pembangunan Hunian Tetap
Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan, alokasi terbesar, yakni sekitar Rp275 miliar, difokuskan pada bidang infrastruktur. Ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah.
Selain infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
Pemprov Sumut juga berencana membangun 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai ini setara dengan Rp60 juta per unit, sama dengan nilai huntap yang dibangun oleh pemerintah pusat.
Bobby Nasution menyatakan, “Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bila memang Huntap sudah ter-cover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta.” Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatra Utara, Senin (12/1).
Dukungan Pemerintah Pusat dan Indikator Pemulihan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan keseriusan pemerintah pusat untuk terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatra Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
Letjen Suharyanto menambahkan, “Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak.”
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Tito Karnavian memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
Menurut Tito Karnavian, “Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik.” Secara umum, Sumatra Utara menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun beberapa wilayah masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai pemulihan penuh.
