Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (12/1/2026). Aksi ini menuntut kejelasan atas dugaan keracunan massal siswa di Kecamatan Pringgabaya setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator aksi PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengusutan kasus ini. “Kasus dugaan keracunan ini harus diusut secara transparan karena menyangkut keselamatan anak-anak,” kata Yogi.
Yogi juga menyoroti dugaan konflik kepentingan terkait suplai makanan MBG. Ia menyebut makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut disuplai oleh dapur MBG Yayasan Haerul Warisin, yang disebut-sebut dimiliki oleh Bupati Lombok Timur. “Dapur yang menyajikan MBG dan menyebabkan terjadinya keracunan massal merupakan milik Bupati Lombok Timur,” ujarnya dalam orasi di depan Kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur.
Akibat peristiwa tersebut, sejumlah siswa harus dilarikan ke puskesmas dan klinik di wilayah Kecamatan Pringgabaya untuk mendapatkan penanganan medis.
Selain menuntut kejelasan kasus keracunan, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Lombok Timur. Mereka menilai menu yang disajikan banyak dikeluhkan siswa dan orang tua.
PMII juga mempertanyakan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di dapur MBG, yang menurut mereka masih banyak belum memenuhi standar kelayakan. “Dari ratusan SPPG yang sudah berjalan, kami mempertanyakan berapa yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jangan sampai ada permainan dalam proses penerbitan sertifikat,” tegas Yogi.
Lebih lanjut, massa aksi menilai adanya potensi konflik kepentingan karena sejumlah dapur MBG di Lombok Timur disebut dimiliki oleh pejabat daerah. “Fakta di lapangan menunjukkan banyak pejabat memiliki dapur MBG, mulai dari bupati, wakil bupati, hingga pejabat eselon II dan III,” ungkap Yogi.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, HL Oji Fahrozi, menerima massa aksi dan memberikan penjelasan terkait tudingan tersebut. Namun, penjelasan yang disampaikan dinilai belum memuaskan oleh para pengunjuk rasa.
Usai berunjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan, massa PMII melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan tuntutan serupa, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
