Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra, meskipun peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai perkembangan pembangunan 600 unit hunian di Jakarta, Kamis (1/1/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menjelaskan, keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional diambil setelah mempertimbangkan kapasitas negara. “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.
Meskipun demikian, Presiden memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak menganggap ringan dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menilai, keterlibatan langsung para menteri Kabinet Merah Putih di lapangan menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam merespons kondisi tersebut.
Prabowo mengungkapkan, saat ini sedikitnya 10 menteri berada di Aceh untuk membantu penanganan pascabencana. Selain itu, dua menteri ditugaskan di Aceh Utara, sementara menteri lainnya juga tersebar di sejumlah daerah terdampak lainnya. “Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara maksimal dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia juga memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh proses penanganan. “Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” imbuhnya.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung terhadap struktur dan fasilitas hunian yang dibangun oleh BPI Danantara. Hunian yang diberi nama Rumah Hunian Danantara ini berlokasi di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan bangunan serta kelengkapan fasilitas yang akan digunakan oleh warga terdampak bencana.
Sebelum peninjauan, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Presiden kemudian meninjau hunian yang pembangunannya dimulai pada 24 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani turut memaparkan perkembangan terbaru pembangunan hunian kepada Presiden.
