Teguran Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di Bali telah membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat Pulau Dewata untuk segera bertindak. Masalah sampah, yang selama ini menjadi momok, kini mendorong berbagai komunitas dan instansi pemerintah untuk bergerak membersihkan area publik, destinasi wisata, kompleks pemerintahan, hingga permukiman padat penduduk.
Tanda Perhatian Presiden dan Paradoks Citra Bali
Anggota DPRD Kabupaten Badung, Puspa Negara, menilai teguran Presiden Prabowo merupakan bentuk perhatian terhadap Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia. “Presiden sayang dengan Bali. Kenapa tidak bisa tangani sampah dengan baik. Mari kita sadar, jaga kebersihan dengan aksi nyata berkelanjutan. Jadikan teguran ini sebagai momentum untuk segera berbenah, jengah, fokus dan konsisten mengelola sampah di Bali,” ujarnya pada Rabu (4/2).
Persoalan sampah di Bali mendadak menjadi sorotan global setelah teguran presiden. Situasi ini menciptakan paradoks dengan predikat Bali sebagai World Best Destination 2026 versi TripAdvisor. Di sisi lain, biro perjalanan asal Amerika Serikat, Fodors, sempat menyatakan Bali tidak layak dikunjungi pada tahun 2025 karena masalah sampah, kemacetan, perilaku buruk beberapa wisatawan mancanegara, serta tingginya angka kriminalitas.
Puspa Negara menambahkan, “Paradoksial yang lainya bahwa tingginya eskalasi netizen di medsos yang menayangkan Bali sepi turis, tapi faktanya jumlah kunjungan Wisman naik 11% dari 6,3 juta tahun 2024 menjadi 7,05 juta tahun 2025. Hal ini menunjukkan ada yang perlu diperbaiki segera dalam mengelola Bali.”
Persoalan Sampah yang Tak Kunjung Usai
Hingga kini, masalah sampah di Bali, baik di darat maupun di pantai, masih belum terselesaikan secara optimal. Sampah darat masih menumpuk di berbagai lokasi tanpa sistem pengelolaan yang jelas dan bersih. Sementara itu, sampah pantai menjadi fenomena tahunan setiap musim angin barat (west monsoon) yang berlangsung dari Desember hingga Februari.
Ratusan ton sampah kiriman menyerbu pesisir barat Bali, meliputi Pantai Kuta, Legian, Kedonganan, Jimbaran, dan Kelan. Kabupaten Badung, sebagai ikon destinasi wisata, memiliki garis pantai sepanjang 82 km yang sebagian besar menghadap ke barat. Pantai-pantai seperti Labuan Sait Pecatu, Jimbaran, Kedonganan, Kelan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak, Batu Belig, Petitenget, Berawa, Batu Bolong, Canggu, Cemagi, Munggu, Pereranan, hingga Seseh, setiap tahun menerima volume sampah fantastis yang didominasi campuran kayu gelondongan, ranting, dan berbagai jenis plastik.
Pada era 1980-an, sampah pesisir masih dimanfaatkan masyarakat sebagai kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari atau pembuatan bata dan pamor. Ranting-ranting yang hanyut juga berguna sebagai pupuk alami bagi tanaman pantai seperti katang-katang, padang gulung, pandan, ketapang, camplung, dan waru. Namun, sejak 1990-an, pemanfaatan ini menurun drastis seiring perubahan gaya hidup dan dominasi sampah plastik yang sulit dipilah, membuat pantai terlihat kotor.
Upaya Pemerintah Provinsi Bali dan Harapan ke Depan
Gubernur Bali Wayan Koster mengakui berbagai upaya keras telah dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat, meskipun hasilnya belum optimal. “Karena kita berhadapan dengan alam/sampah kiriman yang jumlahnya luar biasa. Sejauh ini Pemda Badung dan Bali melalui DLHK sudah bekerja keras dengan menyiapkan tenaga kebersihan standby di pantai setiap pagi. Demikian halnya peralatan seperti Loader, Barber rake, traktor, truk sampah hingga tim khusus yang didukung oleh masyarakat, para pedagang pantai, pengelola pantai, balawista, para pelaku usaha, dan stakeholders, mereka bahu-membahu membersihkan sampah kiriman ini, tetapi volume yang begitu besar dan datang terus-menerus setiap saat di sejak Desember sampai Februari nanti,” jelasnya.
Koster menggambarkan tantangan yang dihadapi: sampah yang dibersihkan pagi hari akan muncul lagi siang harinya, dan begitu seterusnya selama musim angin barat. Ia mengusulkan penanggulangan sampah pesisir dengan teknologi penjaringan sampah mengapung di tengah laut, penambahan infrastruktur pemisah sampah dengan pasir, serta peningkatan pengangkutan dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk sampah pesisir yang volumenya bisa mencapai 200 ton per hari di Pantai Samigita saja.
“Sentilan Bapak Presiden adalah sebagai warning atau peringatan agar kita selalu aware atau peduli, di tengah Bali dan jajaran pemerintah yang sudah dan terus berbenah untuk menguatkan manajemen sampah dari hulu ke hilir,” tegas Koster.
Bali membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat berupa manajemen dan pembangunan infrastruktur, serta mesin atau peralatan pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan dan paripurna. Pada akhirnya, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab semua pihak, di mana setiap individu wajib ikut serta mengelola sampah dengan bijak dan menjaga kebersihan lingkungan.
