Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia pada Senin (12/1/2026). Peresmian ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat digagas sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.
Selain meresmikan, Prabowo juga meninjau langsung proses belajar mengajar dan menyaksikan pertunjukan pentas seni dari para siswa Sekolah Rakyat. Ia turut mengamati kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa.
Gagasan Presiden untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat kita rancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak dari keluarga miskin akan tetap miskin. Presiden menginginkan keberanian untuk mengubah kondisi itu,” ujar Saifullah Yusuf.
Profil Siswa dan Proses Seleksi Ketat
Berdasarkan data Kementerian Sosial, mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat rentan. Sekitar 60 persen orang tua siswa bekerja sebagai buruh tani, buruh nelayan, pemulung, tukang rumput, dan pekerja sektor informal lainnya dengan penghasilan tidak tetap. Bahkan, 67 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.
Selain faktor ekonomi, ditemukan pula siswa yang berasal dari keluarga orang tua tunggal hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh calon siswa diverifikasi secara ketat melalui pendamping sosial, Dinas Sosial daerah, serta data Badan Pusat Statistik (BPS), dan harus mendapatkan persetujuan kepala daerah.
Saifullah Yusuf menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan tanpa intervensi atau praktik suap. “Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada sogok-menyogok atau titipan. Menteri Sosial pun tidak bisa menitipkan siapa pun. Semua harus murni berdasarkan kondisi dan kebutuhan,” tegasnya.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan Selatan ini turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko PM Muhaimin Iskandar, Mensos Saifullah Yusuf, Seskab Teddy Indra, serta Gubernur Kalsel Muhidin.
