Pemerintah melalui Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Aceh telah merampungkan pembangunan 4.401 unit hunian sementara (huntara) di berbagai kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh. Capaian ini, yang setara dengan 26% dari total 15.956 unit yang direncanakan, turut berkontribusi pada penurunan signifikan jumlah pengungsi.
Progres Pembangunan Hunian Sementara
Kepala Satgaswil Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa ribuan huntara tersebut tersebar di berbagai daerah. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah huntara terbanyak, yakni 1.015 unit, diikuti oleh Kabupaten Aceh Tamiang dengan 1.000 unit, Kabupaten Gayo Lues 530 unit, Kabupaten Aceh Timur 529 unit, dan Kabupaten Bener Meriah 455 unit.
Selain itu, Kabupaten Pidie Jaya telah menyelesaikan 410 unit, Kabupaten Aceh Tengah 300 unit, Kabupaten Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kabupaten Pidie 12 unit, dan Kota Langsa 30 unit.
Safrizal menegaskan, “Pembangunan huntara telah rampung 4.401 unit atau setara dengan 26 % dari jumlah keseluruhan yang saat ini sedang dan akan terus dibagun sebanyak 15.956 unit. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan terus mengawal sampai semua tercapai. Kita kebut dan terus percepat.”
Dampak Terhadap Pengungsi
Dengan kemajuan signifikan pembangunan huntara pasca dibentuknya Satuan Tugas Wilayah Aceh yang dikepalai oleh Safrizal, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, jumlah pengungsi yang mendiami tenda-tenda darurat terus mengalami penurunan.
“Dampak dari semakin banyak Huntara selesai yakni jumlah pengungsi berkurang. Menurut laporan Posko Transisi, jumlah pengungsi di Aceh terus menurun signifikan dan saat ini masih terdapat 74.120 atau 19.019 kepala keluarga yang masih tersebar di 986 titik pengungsian di 10 kabupaten/kota,” imbuh Safrizal di Banda Aceh, Kamis (5/2).
Pemulihan Sektor Ekonomi dan Sosial
Aspek pemulihan ekonomi di Aceh juga mulai menunjukkan pergerakan positif. Safrizal menjelaskan, sebanyak 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali aktif, membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain itu, 641 rumah ibadah telah kembali difungsikan, menandai pulihnya kehidupan sosial dan keagamaan warga.
Infrastruktur dan Layanan Publik
Di sektor pembersihan lumpur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menangani 129 dari 235 lokasi sasaran pembersihan di Aceh, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses. “Pembersihan ini menjadi fondasi penting untuk memulihkan permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi warga, termasuk Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah siap digunakan setelah sebelumnya terkena dampak yang parah,” kata Safrizal.
Dari aspek kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan terdampak tetap berfungsi. Tercatat 146 fasilitas kesehatan di Aceh terdampak bencana namun tetap operasional. Dua puskesmas menjalankan pelayanan di luar gedung, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara. Sektor pendidikan juga terdampak dengan 1.204 fasilitas pendidikan, namun proses belajar mengajar terus diupayakan tetap berjalan.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi juga terus dikebut. Di Aceh, 614 sumur bor telah selesai dibangun, satu unit masih dalam proses, dan empat unit dalam tahap persiapan. “Untuk fasilitas MCK, 46 unit telah rampung, sementara 26 unit lainnya masih dalam pengerjaan, guna menjamin kesehatan lingkungan masyarakat terdampak, Semoga semua dimudahkan, InsyaAllah jelang ramadhan ini progressnya terus signifikan,” pungkas Safrizal.
