Peristiwa tragis bunuh diri seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipicu ketidakmampuan membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan, menjadi sorotan serius. Kasus ini menambah panjang daftar insiden serupa yang melibatkan anak-anak di Indonesia.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai kejadian ini bukan sekadar masalah individu. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan indikasi kegagalan struktural negara dalam melindungi anak-anak.
Puncak Akumulasi Tekanan Sosial
Andreas Budi Widyanta, yang akrab disapa AB, menegaskan bahwa fenomena bunuh diri pada anak dan remaja mencerminkan persoalan sosial yang kompleks dan berakar pada ketimpangan struktural. Ia menyebut kasus ini sebagai puncak akumulasi tekanan sosial akibat kegagalan negara dalam menyediakan layanan dasar secara merata.
“Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar menyebabkan sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar,” ujar AB pada Kamis (5/2/2026).
Pembangunan Hanya Untungkan Segelintir Elite
Ditemui di kampus Fisipol UGM, AB menjelaskan bahwa kekerasan struktural negara tampak dalam praktik pembangunan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok elite. Akibatnya, masyarakat miskin menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Kondisi tersebut menciptakan keputusasaan yang meresap ke dalam dunia batin anak,” tambahnya, menggambarkan dampak mendalam dari ketidakadilan ini.
Tragedi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Sebelumnya, Gubernur NTT telah meluapkan kemarahan atas kematian anak karena kemiskinan, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Pendidikan, Kebudikayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) juga menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan psikososial anak.
