YOGYAKARTA – Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Adi Utarini, memberikan catatan kritis terhadap penanganan stunting di Indonesia. Dalam pidato ilmiah Dies Natalis ke-76 UGM pada Jumat (19/12/2025), ia menyoroti besarnya anggaran negara yang mencapai 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) namun masih dibayangi risiko ketidakefektifan akibat salah kaprah di masyarakat.
Prof. Uut, sapaan akrabnya, dalam pidato berjudul “Membentuk Generasi Muda Sehat Menuju Indonesia Emas”, menekankan bahwa stunting bukan sekadar masalah tinggi badan. Lebih dari itu, stunting merupakan isu kognitif dan kualitas hidup jangka panjang yang memengaruhi masa depan generasi muda.
Salah Kaprah Stunting: Antara Pendek dan Obesitas
Salah satu poin krusial yang disampaikan Prof. Uut adalah kekeliruan masyarakat dalam menyamakan anak pendek dengan anak stunting. Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan anak tidak tinggi, salah satunya adalah faktor keturunan (herediter) yang berbeda dengan kondisi stunting.
“Menyamakan pendek dengan stunting membawa akibat yang sangat merugikan anak. Orang tua yang mengira anaknya stunting akan cenderung memberikan makan berlebih. Dampaknya, anak bukan bertambah tinggi, melainkan justru mengalami obesitas,” jelas Prof. Uut.
Kondisi pemberian makan berlebih ini, lanjutnya, justru memicu penyakit kronis di masa depan seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular. Selain dampak fisik, label ‘stunting’ yang salah alamat juga berpotensi merusak kesehatan mental anak melalui stigma yang dapat menurunkan kepercayaan diri mereka.
Tantangan Anggaran Besar dan Bonus Demografi Toksik
Prof. Uut memaparkan bahwa stunting telah menjadi prioritas nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar, ekuivalen 1,9% PDB. Program ini melibatkan lebih dari 20 kementerian/lembaga dan menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia memberikan peringatan keras terkait skala program yang sangat luas ini. Anggaran sebesar itu memerlukan manajemen yang sangat efisien. Risiko keracunan makanan yang belakangan sering dilaporkan dapat mengancam efektivitas program. Dengan 4,5 juta anak (19,8%) dikategorikan stunting pada tahun 2024, tantangan wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka 37% memerlukan pendekatan yang berbeda dengan Bali yang hanya 8,7%.
Terkait visi Indonesia Emas 2045, Prof. Uut mengingatkan bahwa jendela bonus demografi bisa menjadi “tonik” atau obat penguat bagi kemajuan bangsa. Namun, kondisi ini bisa berubah menjadi “toksik” atau racun jika salah dikelola.
Ia berkaca pada keberhasilan negara-negara seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang mampu meloncat menjadi negara maju saat puncak bonus demografi. Sebaliknya, ia mengingatkan kegagalan Argentina dan Brasil yang justru terjebak dalam masalah beban sosial dan pengangguran tinggi meski memiliki bonus demografi.
“Usia 10-24 tahun adalah fase krusial. Investasi di usia ini akan menghasilkan ‘triple dividend’: manfaat saat mereka muda, saat mereka dewasa, dan saat mereka menjadi orang tua bagi generasi berikutnya,” ungkapnya.
Untuk menghindari kutukan bonus demografi, Prof. Uut menekankan pentingnya investasi kesehatan sejak masa kandungan (fetal programming). Generasi muda yang tangguh tidak hanya harus bebas stunting secara fisik, tetapi juga peduli dan berdaya secara kognitif serta mental.
Ia mengajak seluruh sivitas akademika dan pemangku kebijakan untuk membangun jembatan antara laboratorium sains dan kehidupan nyata. “Jalan menuju Indonesia Emas harus dilakukan secara holistik melalui edukasi dan advokasi yang kolaboratif,” pungkasnya.
