Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung untuk memberikan pendampingan dan pengawasan hukum terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan pakan satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Permintaan ini menyusul keputusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang mulai Jumat, 19 Desember 2025, akan mengucurkan anggaran khusus tersebut.
Farhan menjelaskan bahwa kebijakan penyaluran APBN ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kemenhut. “Karena sesuai dengan kesepakatan Pemkot Bandung dan Kemenhut, maka mulai besok Kementerian Kehutanan akan menurunkan APBN untuk pakan satwa di kebun binatang Bandung,” ungkapnya.
Menurut Farhan, penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai aturan. Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan hukum dinilai sangat krusial. “Ini adalah komitmen kita bersama karena yang digunakan adalah anggaran negara. Pelaksanaannya berdasarkan dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah, sehingga tentu diperlukan pendampingan dan pengawasan hukum yang baik,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Pemkot Bandung akan secara resmi meminta Kejari Kota Bandung untuk terlibat langsung mendampingi, guna memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait besaran anggaran APBN yang akan digelontorkan, Farhan mengaku masih menunggu kepastian detail dari pemerintah pusat. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan pakan satwa di Kebun Binatang Bandung. “Saya masih menunggu detail dari pemerintah pusat. Tapi mereka sudah menyampaikan siap untuk pakan satwa di Bandung Zoo. Kewenangan sepenuhnya memang ada di Kemenhut,” tuturnya.
Selain itu, mengenai sumber daya manusia (SDM) pegawai, Farhan menyebut hal tersebut juga akan ditentukan oleh Kemenhut. Meski demikian, Pemkot Bandung akan dilibatkan dalam pembahasan untuk memastikan para pekerja yang dilibatkan mendapatkan kompensasi yang layak. “Untuk SDM tergantung Kemenhut, berapa orang yang akan diajak bekerja nanti akan didiskusikan dengan kami, supaya mereka yang bekerja mendapatkan kompensasi yang baik,” tandasnya.
Adapun terkait pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelumnya, Farhan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan yayasan pengelola lama.
Krisis Pakan di Bandung Zoo
Sementara itu, Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, menerangkan bahwa krisis pakan tengah melanda satwa di Bandung Zoo. Setelah lebih dari empat bulan ditutup sejak 6 Agustus 2025, sekitar 711 satwa kini bergantung pada sisa stok pakan dan donasi dari masyarakat. Kondisi keuangan yang menipis membuat pengelola tidak lagi mampu membeli pakan harian secara normal.
“Sejak penutupan pada 6 Agustus 2025, lalu biaya operasional satwa dan karyawan terus menggerus tabungan lembaga tersebut. Situasi ini membuat manajemen harus mengambil langkah darurat demi mempertahankan hidup seluruh satwa,” tandas Sulhan.
Sulhan menyebut, manajemen telah menyepakati beberapa langkah strategis penghematan. Ini termasuk memanfaatkan ikan dari kolam internal untuk pakan burung dan satwa pemakan ikan. Pakan satwa karnivora juga dimodifikasi dengan mengurangi daging sapi dan menggantinya dengan daging domba atau kambing, dicampur dengan daging ayam. Dalam sebulan terakhir, sudah tujuh ekor domba dipotong untuk memenuhi kebutuhan pakan tersebut.
“Setiap karnivor mendapatkan 5 kg daging ayam dan 1 kg daging domba. Sedangkan untuk herbivora, kami memaksimalkan rumput lapang dan rumput gajah yang tumbuh di area kebun binatang. Kebutuhan buah khususnya pisang dipenuhi dari dua kebun pisang internal, meski beberapa jenis tetap harus diadakan dari luar,” bebernya.
Sulhan memastikan bahwa dalam keterbatasan ini, Bandung Zoo tetap berkomitmen mengikuti kaidah kesejahteraan satwa. Seluruh karyawan juga telah menyatakan komitmen untuk menjaga satwa. Bagi masyarakat yang ingin membantu, Bandung Zoo membuka donasi pakan atau bantuan dana melalui vendor rekanan.
