Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nurul Arifin, menyatakan bahwa wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi besar meningkatkan kapasitas prajurit dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik.
Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Multinasional
Menurut Nurul, pengalaman langsung di lapangan akan memperkaya kemampuan koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Ia menekankan bahwa tantangan keamanan global di masa depan tidak selalu berbentuk perang konvensional.
“Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” ujar Nurul di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menegaskan bahwa peran aktif Indonesia di kawasan konflik harus senantiasa berpijak pada prinsip konstitusi, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, stabilitas menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan, distribusi bantuan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal.
Mandat Jelas dan Perlindungan Personel
Meski demikian, Nurul mengingatkan pemerintah untuk memastikan mandat yang jelas dan komunikasi yang terbuka kepada publik. Kejelasan aturan keterlibatan serta perlindungan terhadap personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
“Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” tegasnya.
Selain itu, partisipasi Indonesia di Gaza juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional.
“Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” pungkas Nurul Arifin.
